HUMAS USU - Universitas Sumatera Utara (USU) bersama Badan Keahlian DPR RI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MOA), diikuti dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pengaturan Komoditas Strategis di Bidang Perkebunan dan Industri Pengolahannya untuk Mendorong, Melindungi, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat/Pekebun dan Sumber Penghasilan Devisa Negara". Berlangsung di Ruang Audiensi Rektor USU, pada Selasa (23/07/2024).

Kesepakatan tersebut mencakup bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian, riset, kajian, kegiatan ilmiah, seminar, lokakarya, dan konsultasi dalam penyusunan konsep keterangan DPR RI terhadap perkara Mahkamah Konstitusi. Kerja sama ini juga meliputi sharing data, open access penelitian, dukungan keahlian dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta program magang di Badan Keahlian DPR RI.

Rektor USU, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa FGD yang berlangsung merupakan salah satu implementasi kerja sama yang telah disepakati antara BK DPR RI dan USU. Beliau menekankan pentingnya FGD ini untuk mendengarkan pemaparan dari para narasumber yang kompeten terkait pengaturan komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya.

"Kehadiran para ahli, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang terkait dalam FGD ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk berkolaborasi dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut," ungkap Prof. Muryanto.

Melalui diskusi ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif. Untuk itu, Rektor USU mengingatkan tantangan berat yang dihadapi sektor ini, mulai dari masalah pengelolaan lahan, akses teknologi, hingga isu-isu keberlanjutan lingkungan. Karena sektor perkebunan yang memiliki peran vital sebagai sumber penghidupan bagi jutaan pekebun di Indonesia dan penyumbang devisa negara.

"Kegiatan seperti ini sangat penting dan bermanfaat dalam upaya kita bersama untuk mencari solusi terbaik bagi pengaturan komoditas strategis di bidang perkebunan dan industri pengolahannya," ujar Prof. Muryanto.

Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum menyatakan bahwa penandatanganan MoU dan MoA ini merupakan perpanjangan dari kerja sama yang telah ada sebelumnya. Beliau menyebutkan bahwa kerja sama ini meliputi dukungan untuk proses pembahasan undang-undang di Badan Keahlian DPR RI, serta program magang dan riset bagi mahasiswa.

"Iya, ini perpanjangan tanda tangan MoU BK DPR RI dengan Universitas Sumatera Utara. Tentunya kalau diperpanjang seperti ini, didasarkan pemikiran bahwa kerja sama ini penting sekali dan bermanfaat," ujarnya.

Topik pembahasan dalam FGD dapat bervariasi tergantung pada daerah dan kebutuhan spesifik. Dr. Inosentius Samsul, SH, M.Hum menyoroti bahwa USU kuat dalam riset pertanian dan perkebunan, sehingga FGD yang berlangsung membahas komoditas strategis. Beliau berharap mahasiswa ikut serta dalam kegiatan seperti ini untuk belajar berpikir kritis dan memahami proses pengurusan kebijakan di Indonesia