Era digital yang semakin maju ini membuat manusia semakin terbiasa dengan berbagai layanan yang dapat diakses secara daring. Mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari hingga mengurus administrasi, semuanya dapat dilakukan dengan nyaman di rumah. Namun, bagaimana jika layanan pemerintah yang dulunya rumit dan memakan waktu juga dapat diakses dengan mudah melalui internet? Transformasi digital, termasuk digitalisasi pemerintahan, kini mulai dirasakan, terutama di kota-kota besar.

Pemerintah Indonesia telah lama mengakui bahwa birokrasi yang lambat dan tidak efisien menjadi penghambat utama dalam pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Dengan adanya konsep Nawacita, pemerintah berkomitmen untuk membawa pembangunan ke tingkat yang lebih lokal, termasuk di daerah perkotaan. Untuk melancarkan konsep ini, diperlukan reformasi dalam cara pemerintah melayani masyarakat. Di sinilah peran penting layanan daring (dalam jaringan) mulai muncul.

Birokrasi sering kali diartikan sebagai serangkaian layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, birokrasi sering kali dipandang sebagai sesuatu yang rumit, berbelit-belit, dan memakan waktu. Dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan, terutama di wilayah perkotaan yang berkembang pesat, pemerintah Indonesia mulai mengadopsi model layanan daring sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah birokrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Manda Yulian, Sirojuzilam, Suwardi Lubis, dan Agus Purwoko dari Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa penerapan layanan pemerintah daring memiliki dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan perkotaan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mengadopsi model layanan daring ini. “Melalui kesiapan dari kedua belah pihak, diharapkan program-program pengembangan sosial-ekonomi berbasis daring dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan di wilayah perkotaan,” kata Manda Yulian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan 253 responden dari total populasi 2.769 aparatur pemerintah. Survei dan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintah menjadi kunci utama dalam kesuksesan implementasi layanan daring. Kesiapan ini mencakup pemahaman tentang teknologi, penguasaan perangkat digital, serta dukungan moral dan material bagi pengguna layanan.

“Kesiapan masyarakat diukur melalui beberapa indikator, seperti pemahaman teknologi, penguasaan perangkat digital, serta dukungan moral dan material. Di sisi lain, kesiapan aparatur pemerintah melibatkan aspek-aspek serupa, namun lebih difokuskan pada kemampuan mereka dalam mengimplementasikan layanan daring secara efektif,” sebut Prof. Sirojuzilam dalam penelitian ini.

Penelitian menemukan bahwa pelatihan formal dan informal, serta insentif baik material maupun non-material, sangat membantu dalam meningkatkan kesiapan baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah. Melalui model ini, layanan daring untuk program-program pengembangan sosial-ekonomi di perkotaan berfungsi sebagai variabel penting yang memediasi hubungan antara kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintah dengan percepatan pembangunan perkotaan. Artinya, semakin siap masyarakat dan aparatur pemerintah dalam menggunakan layanan daring, semakin cepat pula proses pembangunan di kota-kota besar Indonesia.

“Untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara variabel-variabel ini, penelitian menggunakan Structural Equation Model (SEM), yang memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana variabel independen (kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintah) mempengaruhi variabel dependen (pembangunan perkotaan) melalui variabel mediasi (layanan daring program pengembangan sosial-ekonomi),” ujar Prof. Sirojuzilam.

Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap layanan daring program pengembangan sosial-ekonomi. Layanan daring ini memiliki dampak besar terhadap percepatan pembangunan perkotaan, yang diukur melalui sub-variabel seperti peningkatan pendapatan rumah tangga, ketersediaan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan.

Prof. Sirojuzilam menegaskan bahwa integrasi layanan daring dalam pemerintahan adalah langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah kota. Dalam konteks percepatan pembangunan perkotaan, layanan daring ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Tentu terdapat tantangan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi layanan daring ini. Salah satunya adalah perlunya upaya yang lebih besar dalam mengatasi hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam pemerintahan.

Di sisi lain, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir tradisional yang masih mengakar kuat dalam budaya birokrasi kita. Aparatur pemerintah juga perlu didorong untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan, serta terus meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi digital. “Pendidikan formal dan informal juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan layanan daring ini,” papar Prof. Sirojuzilam.

Di masa depan, layanan pemerintah daring tidak hanya akan menjadi alat untuk mempercepat pembangunan perkotaan, tetapi juga akan menjadi sarana untuk menciptakan kota-kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan teknologi digital, pemerintah seharusnya dapat lebih mudah menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau serta menyediakan layanan yang lebih efisien dan transparan. Pada akhirnya, ini semua akan berkontribusi pada terciptanya kota-kota yang lebih layak huni, disertai dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warganya.

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa transformasi digital melalui layanan pemerintah daring adalah kunci untuk mempercepat pembangunan perkotaan di Indonesia. Melalui peningkatan kesiapan masyarakat dan aparatur pemerintah serta mengatasi berbagai hambatan yang ada, kita dapat menciptakan kota-kota yang lebih maju dan berdaya saing. Pembangunan perkotaan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang mampu kita wujudkan bersama melalui inovasi dan kerja sama.